Juknis LPJ Dana Pemerintah

Petunjuk Teknis

Pertanggungjawaban Belanja Daerah

1.    Pengelolaan Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

2.    APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

3.    Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima.

4.    Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah

5.    Bukti pengeluaran harus mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material.

PERATURAN YANG TERKAIT

DENGAN PENGELOLAAN KEUANGAN

1.    PP Nomor 105 Tahun 2000 (PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).

2.    Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.

3.    Perpres 32/2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.

4.    Perpres 70/2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.

5.    Perpres 8/2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.

6.    Perpres 79/2006 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.

7.    Perpres 25/2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.

8.    Perpres 95/2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.

9.    Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

10. Perpres 35/2011 tentang Perubahan Atas Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

11. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

12. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

13. Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

14. Peraturan Daerah Kab. Banyumas No. 11 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

15. Keputusan Bupati Banyumas Nomor  : 066 Tahun 2003 tentang Prosedur Tetap Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Banyumas.

16. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

17. Keppres 21/2004 tentang Perubahan Atas Keppres 80/2003 tentang  Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

18. Peraturan perundang-undangan di bidang Perpajakan.

SPJ BELANJA PEGAWAI

Belanja Pegawai terdiri dari :

1. Gaji dan Tunjangan Pegawai.
2. Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia.
3. Honorarium.
4. Uang Lembur.

SPJ Belanja Pegawai :

1.    SPJ Haji dan Tunjangan Pegawai (dilampiri : C-5 dan Tanda Terima).

2.    SPJ Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia (dilaksanakan Badan Diklat dilampiri : C-5, Surat Perintah, Tanda Terima Uang Pembayaran, SPPD, Sertifikat/Tanda Lulus).

3.    SPJ Biaya Pengembangan SDM (dilaksanakan sendiri = SPJ sesuai dengan DPA).

SPJ Honorarium :

1.    Honorarium Kepanitiaan

Kelengkapan SPJ :

·         C-5.

·         Daftar Tanda Terima Uang Honor.

·         SK tentang Pembentukan Panitia.

·         Bukti Setoran PPh Psl 21 PNS gol III dan IV (gol III 5%, gol IV 15%).

·         Laporan Hasil Kepanitiaan (Proceding).

2.    Honor Sidang / Rapat Kepanitiaan

Kelengkapan SPJ :

·         C-5.

·         Daftar Tanda Terima Uang Honor.

·         Daftar Hadir Rapat/Sidang.

·         Bukti Setor PPh Psl 21 PNS gol III dan IV.

·         Notulen Rapat.

3.    Honor Narasumber / Moderator

 Kelengkapan SPJ :

·         C-5

·         Tanda Terima Uang Honor,

·         Surat Permintaan Sebagai Narasumber/Moderator.

·         Bukti Setoran Pajak PPh Pasal 21.

4.    Uang Lembur.

 Kelengkapan SPJ :

·         C-5.

·         Surat Perintah Kerja Lembur.

·         Daftar Hadir Lembur.

·         Tanda Terima Uang Lembur.

·         Risalah Lembur.

·         Bukti Setoran Pajak PPh 21 PNS gol III dan IV. Untuk pegawai non PNS pajak sebesar 5 % dari Jumlah diterima.

Tweet

Postingan terkait:

Ditulis Muh Cipto Waluyo — Minggu, 06 Maret 2016 — Add Comment